Dukungan Penuh Dunia Usaha: SBU Jakon Bogor Raya Puji Keberanian Bupati Rudy Susmanto Pertahankan Prioritas Infrastruktur Jalan di Tengah Program Layanan Dasar Gratis APBD 2026

CIBINONG — Komitmen revolusioner Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di b

awah kepemimpinan Bupati Rudy Susmanto untuk menggratiskan layanan kesehatan dan pendidikan dasar pada APBD 2026 disambut antusias. Namun, di te

ngah fokus pada kesejahteraan sosial, kalangan pelaku usaha konstruksi justru menyoroti keputusan Pemkab yang tetap mempertahankan pembangunan infr

astruktur jalan dan jembatan sebagai prioritas mutlak, meskipun dengan keterbatasan anggaran.
Sikap konsisten ini mendapat apresiasi tinggi dari Asosiasi Silaturahmi Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU Jakon) Bogor Raya, yang menilai kebijakan ini sebagai langkah strategis yang visioner.

Infrastruktur Jalan: Jantung Konektivitas dan Ekonomi Lokal
Ketua SBU Jakon Bogor Raya, Saepulloh, menyatakan penghargaan setinggi-tingginya atas keberanian Pemkab Bogor dalam mengambil kebijakan ini.
“Kami dari SBU Jakon Bogor Raya menyambut baik penegasan Bupati Rudy Susmanto mengenai fokus pada infrastruktur, terutama jalan dan jembatan, di tengah keterbatasan anggaran,” ujar Saepulloh, saat dimintai tanggapan mengenai postur APBD 2026 yang diumumkan Bupati Rudy pada Senin (10/11/2025).
Menurut Saepulloh, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur yang memadai adalah urat nadi dan jantung pergerakan ekonomi daerah. Tanpa konektivitas yang lancar, segala upaya peningkatan kesejahteraan lain—termasuk program kesehatan dan pendidikan gratis—akan sulit dioptimalkan.
“Meski APBD terbatas, keberanian untuk tetap memprioritaskan ini menunjukkan Pemkab Bogor serius mengatasi masalah konektivitas yang selama ini dikeluhkan warga. Ini adalah kunci mobilitas warga dan distribusi logistik,” tegasnya.

Menjamin Transparansi dan Melibatkan Pengusaha Lokal
Lebih lanjut, SBU Jakon berharap bahwa konsistensi kebijakan ini harus diiringi dengan proses pelaksanaan yang transparan, akuntabel, dan memberdayakan pelaku usaha lokal.
Saepulloh menekankan pentingnya melibatkan penuh kompetensi dari pengusaha jasa konstruksi lokal Bogor Raya. “Kami berharap, alokasi anggaran ini bisa diimbangi dengan proses lelang yang transparan dan melibatkan sepenuhnya pengusaha jasa konstruksi lokal yang memiliki kompetensi sesuai, agar dana yang dikeluarkan benar-benar berdampak optimal bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya. Hal ini penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran infrastruktur kembali berputar dan menciptakan lapangan kerja di Bogor.
Tiga Pilar Prioritas Pemkab Bogor: Kesejahteraan dan Pembangunan
Bupati Bogor Rudy Susmanto sebelumnya telah menegaskan bahwa APBD 2026 akan difokuskan pada tiga sektor utama yang dianggap paling krusial bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Bogor.
1. Revolusi Layanan Dasar Gratis
Pada tahun 2026, Pemkab Bogor akan merealisasikan program ambisius untuk menggratiskan:
* Layanan Kesehatan: Seluruh warga Kabupaten Bogor dijamin akan mendapatkan layanan kesehatan tanpa biaya. Langkah ini diambil untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 100% pada tahun yang sama.
* Pendidikan Formal: Pendidikan dari tingkat dasar hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) akan digratiskan, mencakup sekolah negeri maupun swasta. Ini adalah upaya untuk menekan angka putus sekolah dan memastikan hak dasar warga terpenuhi.
2. Investasi pada Sumber Daya Manusia (SDM)
Politisi Partai Gerindra tersebut juga menyoroti data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bogor masih perlu ditingkatkan.
* Untuk itu, Pemkab akan memperkuat pendidikan nonformal sebagai instrumen vital dalam upaya menumbuhkan kualitas SDM di “Bumi Tegar Beriman,” memastikan masyarakat memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan zaman.
3. Infrastruktur Jalan dan Jembatan
Meskipun harus menanggung biaya layanan dasar gratis, Bupati Rudy memastikan bahwa sektor infrastruktur tidak akan dikorbankan.
“Memang anggaran kita terbatas, tapi bukan berarti defisit. Karena itu, kita harus bersatu dalam arah kebijakan agar prioritas pembangunan jelas. Infrastruktur jalan dan jembatan, serta sektor kesehatan dan pendidikan, akan menjadi fokus utama di postur APBD 2026,” tegas Rudy.
Komitmen ini diyakini akan memperkuat aksesibilitas dan konektivitas wilayah, yang merupakan fondasi penting bagi pergerakan ekonomi lokal, sekaligus menjawab kebutuhan mendesak masyarakat yang selama ini mengeluhkan kondisi jalan.
Pengambilan keputusan kebijakan yang berpihak pada rakyat ini, kata Rudy, akan disusun secara kolaboratif antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan 55 anggota DPRD Kabupaten Bogor, demi memastikan bahwa program prioritas benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan secara merata.