24 Asosiasi Dunia Usaha Kabupaten Bogor Solid Dukung Sulhajji Jompa Maju sebagai Ketua KADIN

BOGOR – Gelombang dukungan terhadap pencalonan Dr. Ir. Sulhajji Jompa, M.Sc. sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor periode 2026–2031 terus menguat. Sebanyak 200 Badan Usaha dari 24 asosiasi pengusaha di Kabupaten Bogor secara terbuka menyatakan dukungan kepada Sulhajji Jompa untuk memimpin KADIN Kabupaten Bogor pada Musyawarah Kabupaten (Mukab) KADIN XI.

Dukungan tersebut menjadi cerminan semakin besarnya kepercayaan pelaku usaha terhadap sosok Sulhajji Jompa yang dinilai memiliki kapasitas kepemimpinan, pengalaman organisasi, serta kemampuan membangun sinergi lintas sektor usaha. Para pengurus dan anggota asosiasi berharap KADIN Kabupaten Bogor ke depan mampu menjadi organisasi yang semakin solid, profesional, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.

Badan Usaha yang mendukung Sulhajjii Jompa menjadi Ketua Kadin Kab. Bogor antara lain berasal dari Asosiasi : ASKINDO, ASKONAS, APERTANAS, PERKOPINDO, ASPEKNAS, ASPEKINDO, SBU JAKON, HIPSINDO, AKSI, INKINDO, PERKINDO, GAPENSI, ASITA, PHRI, IWAPI, APSAI, Asosiasi Pengusaha Limbah Kabupaten Bogor, HILSI, ORGANDA, APTIKNAS, APKOMINDO, DEKOPINDA, serta sejumlah organisasi dunia usaha lainnya.

Dari GAPENSI Kabupaten Bogor, Irwan Fitrian, mengatakan Sulhajji Jompa merupakan figur yang mampu menyatukan berbagai elemen dunia usaha.
“KADIN membutuhkan pemimpin yang mampu menyatukan seluruh kekuatan dunia usaha. Kami melihat Pak Sulhajji memiliki pengalaman, jaringan, dan komitmen untuk menjadikan KADIN sebagai rumah bersama seluruh pengusaha tanpa membedakan latar belakang organisasi,” ujar Irwan.

Senada dengan itu, dari ASKONAS Kabupaten Bogor, Seno Herutomo, menilai kepemimpinan KADIN ke depan harus mampu menjawab tantangan dunia usaha yang semakin dinamis.
“Kami membutuhkan sosok yang tidak hanya memahami organisasi, tetapi juga mampu menghadirkan program nyata bagi anggota. Pak Sulhajji memiliki visi kolaboratif dan mampu menjembatani kepentingan dunia usaha dengan pemerintah daerah,” katanya.

Ketua ASKINDO Kabupaten Bogor, Jatnika, menegaskan bahwa dunia usaha membutuhkan pemimpin yang mampu membangun kebersamaan di tengah beragam kepentingan organisasi.
“Kami mendukung Pak Sulhajji karena beliau memiliki kemampuan merangkul seluruh asosiasi. KADIN harus menjadi rumah besar yang mengedepankan persatuan, bukan sekadar wadah organisasi. Kami yakin beliau mampu mewujudkan itu,” kata Jatnika.

Dukungan juga datang dari Ketua ASPEKNAS Kabupaten Bogor, Ratu Eva, yang berharap KADIN semakin membuka ruang bagi tumbuhnya pelaku usaha lokal.
“Kami percaya di bawah kepemimpinan Pak Sulhajji, KADIN akan menjadi organisasi yang lebih inklusif, profesional, serta membuka lebih banyak peluang kemitraan dan pemberdayaan bagi pelaku usaha di Kabupaten Bogor,” ungkapnya.

Ketua ASPEKINDO Kabupaten Bogor, Susi, menambahkan bahwa kepemimpinan yang mampu membangun sinergi antarasosiasi menjadi kebutuhan utama saat ini.
“Selama ini beliau dikenal mampu merangkul berbagai organisasi. Kami optimistis KADIN akan semakin solid apabila dipimpin oleh figur yang mengedepankan kebersamaan dan kolaborasi,” ujarnya.

Ketua HIPSINDO Kabupaten Bogor, Syamsi Akbar, menilai Sulhajji Jompa merupakan figur yang mampu membawa semangat baru bagi dunia usaha.
“Kami melihat beliau memiliki komitmen kuat untuk memperkuat kolaborasi antarasosiasi. Dengan kepemimpinan yang inklusif dan komunikatif, kami optimistis KADIN Kabupaten Bogor akan semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tutur Syamsi Akbar.

Sementara itu, Ketua APTIKNAS Kabupaten Bogor, Azka, menilai transformasi digital harus menjadi salah satu agenda prioritas KADIN.
“Kami berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat digitalisasi dunia usaha, meningkatkan daya saing anggota, serta membuka peluang kolaborasi dengan sektor teknologi. Pak Sulhajji memiliki komitmen ke arah tersebut,” katanya.

Dukungan juga disampaikan H. Ade Hermawan, ST, mewakili Asosiasi Pengusaha Tambang dan Pengusaha Limbah Kabupaten Bogor.
“Bogor memiliki banyak sektor usaha yang menjadi penggerak ekonomi daerah. Hari ini, kami pelaku usaha limbah dan pertambangan Bogor Barat merasakan langsung dampak terhentinya aktivitas sejumlah tambang pasir dan batu akibat perubahan regulasi. Kondisi ini membutuhkan kehadiran KADIN yang tidak sekadar menjadi organisasi, tetapi menjadi penengah, mitra pemerintah, sekaligus bapak bagi seluruh pelaku usaha. Karena itu, kami mendukung Bapak Sulhaji Jompa sebagai Ketua KADIN Kabupaten Bogor. Kami percaya sudah saatnya KADIN menjadi rumah besar yang memperjuangkan seluruh sektor usaha tanpa membeda-bedakan, sehingga setiap pengusaha memiliki ruang yang sama untuk tumbuh, didengar, dan dilindungi.” ujar Ade

Hal senada disampaikan perwakilan IWAPI Kabupaten Bogor, Ema, yang berharap kepemimpinan baru mampu memperkuat peran perempuan dalam dunia usaha.
“Kami melihat Pak Sulhajji memiliki komitmen untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengusaha perempuan. Kami ingin KADIN menjadi organisasi yang semakin terbuka, adaptif, dan mampu melahirkan program-program yang berdampak langsung bagi anggota,” tutur Ema.

Menanggapi dukungan tersebut, Sulhajji Jompa menyampaikan apresiasi kepada seluruh asosiasi dan badan usaha yang telah memberikan kepercayaan kepadanya.
“Saya memaknai dukungan ini sebagai amanah sekaligus tanggung jawab besar. Apabila diberikan kepercayaan memimpin KADIN Kabupaten Bogor, saya berkomitmen menjadikan KADIN sebagai rumah besar dunia usaha yang mengedepankan persatuan, kolaborasi, profesionalisme, dan inovasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kemenangan nanti bukan kemenangan satu orang, melainkan kemenangan seluruh pelaku usaha Kabupaten Bogor,” kata Sulhajji.

Dukungan dari 200 badan usaha yang tersebar di 24 Asosiasi tersebut semakin memperkuat konsolidasi menjelang pelaksanaan Mukab XI KADIN Kabupaten Bogor. Para pendukung berharap kepemimpinan Sulhajji Jompa mampu membawa KADIN menjadi organisasi yang semakin kuat, adaptif, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kabupaten Bogor.

Sekjen APKOMINDO, Puguh Kuswanto, Nyatakan Dukungan untuk Sulhajji Jompa sebagai Ketua KADIN Kabupaten Bogor

BOGOR – Dukungan terhadap pencalonan Dr. Ir. Sulhajji Jompa, M.Si. sebagai Ketua KADIN Kabupaten Bogor terus mengalir dari berbagai elemen dunia usaha. Kali ini dukungan datang dari Puguh Kuswanto, Sekretaris Jenderal APKOMINDO (Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia), yang menilai Sulhajji sebagai sosok yang tepat untuk membawa KADIN Kabupaten Bogor menjadi organisasi yang lebih progresif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.

Menurut Puguh Kuswanto, dunia usaha saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari transformasi digital, perubahan pola bisnis, hingga meningkatnya persaingan global. Oleh karena itu, diperlukan kepemimpinan yang tidak hanya memahami dunia usaha secara konvensional, tetapi juga mampu mendorong inovasi dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan ekonomi daerah.

“Pak Sulhajji memiliki pengalaman yang sangat lengkap. Beliau pernah menjadi birokrat, peneliti, akademisi, perencana pembangunan, dan pengusaha. Kombinasi pengalaman tersebut menjadi modal yang sangat kuat untuk memimpin KADIN Kabupaten Bogor ke depan,” ujar Puguh Kuswanto.

Sebagai organisasi yang menaungi pelaku usaha di bidang teknologi informasi dan komputer, APKOMINDO melihat bahwa visi yang diusung Sulhajji sejalan dengan kebutuhan dunia usaha modern yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta penguatan transformasi digital.

Puguh menilai visi “Bersatu dalam Sinergi, Bertumbuh dalam Kolaborasi” mencerminkan semangat membangun ekosistem usaha yang inklusif dan saling menguatkan. Menurutnya, KADIN harus menjadi rumah besar yang mampu menyatukan seluruh pelaku usaha, baik UMKM maupun perusahaan besar, untuk tumbuh bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi masa depan.

“Kami melihat program-program yang ditawarkan Pak Sulhajji sangat relevan, terutama dalam penguatan kompetensi pelaku usaha, digitalisasi bisnis, pengembangan UMKM, peningkatan sertifikasi, hingga perluasan akses pasar. Program seperti ini sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha saat ini,” tambahnya.

Puguh juga menekankan pentingnya peran KADIN sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan kondusif. Ia berharap di bawah kepemimpinan Sulhajji, KADIN Kabupaten Bogor dapat menjadi organisasi yang semakin aktif dalam memperjuangkan kepentingan anggota sekaligus mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Sementara itu, Sulhajji Jompa menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh Puguh Kuswanto dan keluarga besar APKOMINDO. Menurutnya, dukungan dari pelaku usaha teknologi menjadi dorongan penting dalam mewujudkan KADIN yang mampu menjawab tantangan era digital.

“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan. Dunia usaha saat ini harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan zaman. KADIN Kabupaten Bogor harus hadir sebagai wadah kolaborasi yang mendorong inovasi, meningkatkan daya saing, serta membuka peluang usaha yang lebih luas bagi seluruh anggotanya,” ujar Sulhajji.

Dengan dukungan dari berbagai sektor usaha, termasuk sektor teknologi informasi yang diwakili APKOMINDO, pencalonan Sulhajji Jompa sebagai Ketua KADIN Kabupaten Bogor semakin menunjukkan besarnya harapan dunia usaha terhadap hadirnya kepemimpinan yang mampu menyatukan, menggerakkan, dan memperkuat ekosistem bisnis di Kabupaten Bogor.

Mengusung tagline “Satu Tujuan, Satu Langkah, Satu KADIN”, Sulhajji berkomitmen menjadikan KADIN Kabupaten Bogor sebagai organisasi yang kuat, profesional, inovatif, dan berdaya saing dalam mendukung kemajuan dunia usaha serta pembangunan ekonomi daerah.

Dukungan Menguat, Sulhajji Jompa Tawarkan Formula Baru untuk Kemajuan KADIN Bogor

Kabupaten Bogor — Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kabupaten Bogor, Dr. Ir. Sulhajji Jompa, M.Sc., menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua KADIN Kabupaten Bogor periode 2026–2031. Mengusung semangat persatuan dan kolaborasi, Sulhajji menawarkan visi untuk memperkuat peran KADIN sebagai wadah strategis dunia usaha dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Sulhajji yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Sahabat Anak Indonesia (APSAI) Kabupaten Bogor tersebut menilai tantangan dunia usaha ke depan membutuhkan organisasi yang solid, adaptif, dan mampu membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Dalam pencalonannya, Sulhajji mengusung visi “Bersatu dalam Sinergi, Bertumbuh dalam Kolaborasi untuk mewujudkan KADIN Kabupaten Bogor yang kuat, profesional, inovatif, dan berdaya saing dalam mendorong kemajuan dunia usaha serta pembangunan ekonomi daerah.”

“Ke depan, KADIN harus menjadi rumah besar bagi seluruh pelaku usaha. Organisasi ini harus mampu menyatukan kekuatan anggota, memperluas kolaborasi, dan menghadirkan manfaat nyata bagi dunia usaha maupun masyarakat Kabupaten Bogor,” kata Sulhajji.

Bukan nama baru di lingkungan KADIN, Sulhajji memiliki pengalaman panjang dalam organisasi tersebut. Selain menjabat sebagai Wakil Ketua KADIN Kabupaten Bogor, ia juga pernah dipercaya sebagai Pelaksana Harian (Plh) Ketua KADIN Kabupaten Bogor, sehingga memahami secara langsung tantangan dan kebutuhan organisasi.

Untuk merealisasikan visinya, Sulhajji menyiapkan empat misi utama. Pertama, memperkuat persatuan dan kebersamaan anggota KADIN melalui komunikasi yang harmonis dan penguatan organisasi hingga ke tingkat bawah. Kedua, membangun sinergi produktif antara dunia usaha, pemerintah, akademisi, dan komunitas guna menciptakan program yang berdampak langsung bagi anggota.

Ketiga, mendorong pertumbuhan dan inovasi usaha melalui penguatan UMKM, peningkatan kapasitas pelaku usaha, serta percepatan transformasi digital. Keempat, meningkatkan daya saing dunia usaha Kabupaten Bogor melalui perluasan akses pasar, penguatan jaringan bisnis, serta peningkatan kualitas produk dan layanan.

Selain itu, Sulhajji juga menyiapkan sejumlah program unggulan yang akan menjadi prioritas apabila mendapat amanah memimpin KADIN Kabupaten Bogor.

Program KADIN Bersatu akan difokuskan pada penguatan solidaritas anggota melalui forum silaturahmi, temu bisnis, serta pembangunan database anggota yang terintegrasi. Sementara Program Sinergi untuk Hasil Nyata diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara dunia usaha dan pemerintah melalui forum investasi, business matching, dan pendampingan legalitas usaha.

Di sektor pengembangan usaha, Sulhajji menawarkan Program Bertumbuh Bersama yang mencakup pelatihan kewirausahaan, digitalisasi UMKM, inkubasi bisnis, hingga perluasan akses pembiayaan. Sedangkan melalui Program KADIN Berdaya Saing, ia berkomitmen mendorong peningkatan kompetensi pelaku usaha, promosi produk unggulan daerah, serta penguatan akses pasar nasional dan internasional.

Menurut Sulhajji, Kabupaten Bogor memiliki potensi ekonomi yang besar dan perlu didukung oleh organisasi dunia usaha yang mampu menjadi jembatan antara kepentingan pelaku usaha dan kebijakan pembangunan daerah.

“KADIN harus hadir sebagai mitra strategis pemerintah sekaligus penggerak ekonomi daerah. Kolaborasi yang kuat antara pelaku usaha, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai identitas gerakan yang diusungnya, Sulhajji memperkenalkan tagline “Satu Tujuan, Satu Langkah, Satu KADIN.” Tagline tersebut mencerminkan komitmennya untuk menyatukan seluruh elemen dunia usaha dalam satu visi bersama demi mewujudkan KADIN Kabupaten Bogor yang lebih kuat, profesional, dan berdaya saing.

Dengan bekal pengalaman organisasi, jaringan yang luas, serta keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan dunia usaha, Sulhajji optimistis KADIN Kabupaten Bogor dapat menjadi organisasi yang semakin relevan dalam menjawab tantangan ekonomi sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah pada periode 2026–2031.

95 Persen Ternak di Gaza Hancur, Qudwah Indonesia Buka Program Qurban untuk Palestina

BOGOR — Qudwah Indonesia mengajak umat Islam untuk memperkuat solidaritas terhadap Palestina melalui program Qurban Strengthening 2026 yang difokuskan untuk membantu masyarakat di wilayah krisis kemanusiaan, khususnya Gaza.

Ajakan tersebut disampaikan dalam podcast Titik Tengah bersama aktivis kemanusiaan Amar Ar-Risalah dan Ustad Muamar yang membahas kondisi terkini Gaza serta pentingnya qurban sebagai bentuk kepedulian nyata bagi masyarakat terdampak perang.

Presiden Direktur Qudwah Indonesia, Lukman Hakim mengatakan, program Qurban Strengthening hadir untuk membangun semangat kolaborasi dan menghadirkan manfaat qurban bagi masyarakat yang membutuhkan. Read More 95 Persen Ternak di Gaza Hancur, Qudwah Indonesia Buka Program Qurban untuk Palestina

Gagal Bayar Proyek APBD, Pemkab Bogor Terancam Digugat hingga Diproses Hukum

Bogor Raya – Kasus gagal bayar atas paket-paket pekerjaan yang telah dilelangkan kembali menghantui dunia jasa konstruksi di Kabupaten Bogor. Ketidaktersediaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berakhir pada tidak dibayarnya hak kontraktor dinilai berpotensi menghambat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor ke dalam persoalan hukum serius.
Hal tersebut ditegaskan oleh Saefullah, Ketua Asosiasi Silaturahmi Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBU Jakon) Bogor Raya, yang menyebutkan bahwa gagal bayar bukan sekedar masalah teknis, melainkan dapat berakhir pada sanksi administratif, gugatan perdata, bahkan pidana.
“Kalau Pemkab Bogor sudah melelangkan pekerjaan dan kontrak ditandatangani, maka kewajiban membayar itu mutlak. Alasan anggaran tidak tersedia tidak bisa dijadikan tameng,” tegas Saefullah.

Lelang Jalan, Anggaran Bermasalah: Bom Waktu di Pemkab Bogor
Menurut Saefullah, praktik melelang proyek saat kepastian anggaran belum benar-benar aman merupakan lahir waktu dalam tata kelola keuangan Pemkab Bogor. Ia menilai, langkah tersebut bertentangan dengan prinsip pengelolaan APBD yang seharusnya realistis, terukur, dan bertanggung jawab.
“Kalau dari awal anggarannya diragukan tapi tetap dipaksakan lelang, itu bukan salah kontraktor. Itu murni kelalaian pengelola anggaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam berbagai temuan audit, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tetap menetapkan gagal bayar sebagai kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan, meskipun disebabkan oleh tidak tercapainya target pendapatan atau APBD Perubahan yang bermasalah.

Sanksi Administratif Mengintai Pemkab Bogor
Saefullah mengungkapkan, Pemkab Bogor berpotensi dikenai sanksi administratif dari pemerintah pusat apabila terbukti lalai dalam pengelolaan APBD. Sanksi tersebut dapat berupa teguran keras, izin pengelolaan keuangan daerah, hingga tertundanya penyaluran dana transfer pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU).
“Ini bukan sekedar teguran biasa. Dampaknya bisa langsung terasa pada kemampuan Pemkab Bogor menjalankan program pembangunan,” ujarnya.

Kontraktor Bisa Gugat, Pemkab Bogor Terancam Bayar Ganti Rugi

Dari sisi hukum perdata, Saefullah menegaskan bahwa kegagalan pembayaran atas paket pekerjaan yang telah dilaksanakan merupakan bentuk wanprestasi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Menurutnya, setelah kontrak ditandatangani dan pekerjaan dilaksanakan sesuai ketentuan, kewajiban pembayaran menjadi tanggung jawab mutlak pemerintah daerah.

“Dalam kontrak pengadaan barang dan jasa, tidak ada klausul yang mengizinkan pembayaran ditunda atau dibatalkan hanya karena anggaran tidak tersedia. Itu sudah masuk wanprestasi,” ujar Saefullah.

Ia menjelaskan, kontraktor memiliki hak hukum penuh untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Pemkab Bogor, baik melalui pengadilan maupun mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam kontrak. Gugatan tersebut tidak hanya mencakup nilai pokok pekerjaan, tetapi juga denda keterlambatan, bunga, serta ganti rugi atas kerugian operasional yang dialami pelaku usaha.

“Banyak kontraktor yang harus menanggung beban besar—utang material, upah pekerja, hingga pinjaman bank—karena pembayaran proyek tidak kunjung cair. Semua itu dapat dihitung sebagai kerugian yang sah secara hukum,” tegasnya.

Ia juga menambahkan, ada resiko finansial yang harus ditanggung Pemkab Bogor yang tidak berhenti pada satu paket pekerjaan saja. Jika banyak kontraktor menempuh jalur hukum secara bersamaan, beban ganti rugi bisa menjadi liabilitas besar yang mengganggu stabilitas fiskal daerah.

“Kalau ini dibiarkan, Pemkab Bogor bukan hanya menghadapi satu gugatan, tapi bisa gelombang gugatan. Dampaknya bisa sangat serius terhadap APBD tahun berjalan maupun tahun berikutnya,” ungkap Saefullah.

Oleh karena itu, ia mendorong Pemkab Bogor segera menyelesaikan kewajiban pembayaran secara terbuka dan berkeadilan, sebelum persoalan ini berkembang menjadi konflik hukum yang lebih luas dan merugikan semua pihak.

“Menyelesaikan kewajiban sekarang jauh lebih baik daripada menghadapi gugatan dan membayar lebih mahal di kemudian hari,” pungkasnya.

SBU Jakon memperhitungkan Langkah Hukum
Lebih lanjut, Saefullah mengungkapkan bahwa SBU Jakon Bogor Raya saat ini sedang mempertimbangkan secara serius untuk menempuh langkah hukum terkait dugaan kasus gagal bayar tersebut, sebagai bentuk perlindungan terhadap anggotanya.

Kami sedang menginventarisasi data, kontrak, dan progres pekerjaan anggota. Tidak menutup kemungkinan SBU Jakon akan membuat laporan atau menempuh jalur hukum jika hak-hak pelaku usaha terus diabaikan,” tegas Saefullah.

Menurutnya, langkah hukum tersebut bukan bertujuan untuk memperkeruh suasana, melainkan untuk mendorong kepastian hukum dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Ini bukan ancaman, tapi upaya konstitusional agar kejadian serupa tidak terus berulang dan merugikan dunia usaha,” tambahnya.

Tak Tertutup kemungkinan Berujung Pidana
Saefullah juga mengingatkan bahwa kegagalan bayar dapat menyeret pihak-pihak terkait ke ranah pidana apabila ditemukan unsur-unsur kejahatan yang berat, cakupan otoritas, atau perencanaan anggaran yang niatnya tidak realistis.
“Kalau sampai menimbulkan kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum bisa masuk. Ini bukan lagi soal administrasi, tapi bisa pidana,” ujarnya.

Dunia Usaha Tertekan, Kepercayaan terhadap Pemkab Bogor Dipertaruhkan
Ia menilai, tindakan gagal bayar berdampak luas dan sistemik. Tidak hanya kontraktor tapi juga tenaga kerja lokal, hingga rantai pasok jasa konstruksi di Kabupaten Bogor ikut terdampak.
“Pelaku usaha kecil yang paling menderita. Proyek selesai, modal habis, tapi pembayaran tidak diterima. Kalau ini dibiarkan, kepercayaan dunia usaha terhadap Pemkab Bogor bisa runtuh,” katanya.

Peringatan Keras untuk Pemkab Bogor
Di akhir pernyataannya, Saefullah meminta Pemkab Bogor lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam perencanaan serta pelaksanaan lelang proyek.
“Pastikan anggaran benar-benar aman sebelum lelang. Jangan jadikan kontraktor korban dari lemahnya tata kelola keuangan daerah. Kalau tidak, risikonya gugatan, sanksi, bahkan proses hukum,” tegasnya.

Ketua Asosiasi SBU JAKON Bogor Raya Soroti Tunggakan Pembayaran Proyek di Kabupaten Bogor

Bogor — Ketua Asosiasi Silaturahmi Badan Usaha Jasa Konstruksi Bogor Raya (SBU JAKON) Bogor Raya, Saepullah, menyoroti belum dibayarkannya sejumlah tagihan proyek konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui BPKAD Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut dinilai berdampak serius terhadap kelangsungan usaha para kontraktor lokal. Read More Ketua Asosiasi SBU JAKON Bogor Raya Soroti Tunggakan Pembayaran Proyek di Kabupaten Bogor

Program Percontohan Nasional: Inisiasi Kapolda NTB Sulap Penambang Ilegal Jadi Anggota Koperasi Kaya Raya

SUMBAWA, NTB – Sebuah babak baru dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam di Indonesia resmi dibuka. Program legalisasi pertambangan rakyat yang luar biasa diinisiasi oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB, Irjen Pol Hadi Gu

Read More Program Percontohan Nasional: Inisiasi Kapolda NTB Sulap Penambang Ilegal Jadi Anggota Koperasi Kaya Raya

Fomo Melanda Bogor Pengusaha Berburu Titik Dapur SPPG : Portal Pendaftaran MBG Ditutup … Ini Sebabnya ..?

Oleh: Puguh Kuswanto
Pengamat Kebijakan Publik  Bogor

Pendahuluan

Program MBG (Makan Bergizi Gratis), salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, telah membawa perubahan signifikan dalam ekosistem bisnis penyedia layanan pangan bergizi, khususnya pada operasional Dapur SPPG (Sentra Penyedia Pangan Gizi). Dalam kurun waktu singkat, minat calon mitra meningkat tajam hingga mengakibatkan penutupan sementara portal pendaftaran Mitra Dapur SPPG.

Read More Fomo Melanda Bogor Pengusaha Berburu Titik Dapur SPPG : Portal Pendaftaran MBG Ditutup … Ini Sebabnya ..?

Dukungan Penuh Dunia Usaha: SBU Jakon Bogor Raya Puji Keberanian Bupati Rudy Susmanto Pertahankan Prioritas Infrastruktur Jalan di Tengah Program Layanan Dasar Gratis APBD 2026

CIBINONG — Komitmen revolusioner Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor di b

Read More Dukungan Penuh Dunia Usaha: SBU Jakon Bogor Raya Puji Keberanian Bupati Rudy Susmanto Pertahankan Prioritas Infrastruktur Jalan di Tengah Program Layanan Dasar Gratis APBD 2026

Green Hydrogen: Fueling a Sustainable Tomorrow

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing mollis dolor facilisis porttitor.

Read More Green Hydrogen: Fueling a Sustainable Tomorrow