Program Makan Bergizi Gratis: Antara Harapan dan Tantangan Implementasi
Oleh: Puguh Kuswanto (Pemerhati Kebijakan Publik)
Pendahuluan: Sebuah Langkah untuk Masa Depan Anak Indonesia
Bogor, Sejak diluncurkan pada tahun 2024, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini lahir dari kesadaran akan pentingnya peningkatan gizi anak-anak Indonesia sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia di masa depan.
“Tidak boleh ada lagi anak Indonesia yang pergi ke sekolah dalam keadaan lapar,” tegas Presiden Prabowo Subianto dalam pidato peluncuran MBG di Jakarta, awal 2024 lalu. Menurutnya, program ini bukan sekadar janji politik, tetapi bentuk nyata keberpihakan negara terhadap generasi muda.
MBG dirancang untuk memberikan asupan makanan bergizi bagi anak-anak sekolah dasar dan menengah di seluruh Indonesia. Program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional (BGN) yang dibentuk setingkat kementerian, guna memastikan implementasi yang tepat sasaran dan terukur.
Komitmen Pemerintah dan Dukungan Anggaran
Pemerintah menaruh perhatian besar pada keberhasilan program MBG. Anggaran yang dialokasikan dalam APBN terus meningkat, bahkan pada tahun 2026 direncanakan mencapai puluhan triliun rupiah, sebagai bentuk komitmen negara dalam mendukung perbaikan gizi nasional.
Kepala BGN, Dadan Santoso, menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap setiap tahap pelaksanaan program. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak dan masyarakat sekitar,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta, Oktober 2025 lalu.
Kendala Implementasi di Lapangan
Meski memiliki niat mulia, pelaksanaan MBG di tahap awal menghadapi berbagai persoalan teknis dan administratif. Berdasarkan hasil investigasi dan laporan monitoring BGN, terdapat beberapa kendala utama yang menghambat efektivitas program, antara lain:
- Koordinasi dengan Pemerintah Daerah
Pelaksanaan di sejumlah daerah masih belum sinkron dengan kebijakan pusat. Kurangnya komunikasi dan koordinasi membuat pelaporan serta pengawasan berjalan tidak optimal. - Kinerja Mitra Yayasan yang Kurang Profesional
Beberapa mitra yayasan yang bertugas membangun Dapur SPPG (Sentra Produksi Pangan Gizi) tidak aktif memberikan pendampingan teknis. Bahkan, ada yang hanya mengajukan lokasi dapur tanpa kemampuan finansial untuk membangun sesuai standar BGN. - Minimnya Sosialisasi dan Penolakan Warga
Di sejumlah daerah, pembangunan dapur mendapat penolakan masyarakat karena tidak adanya sosialisasi yang memadai serta perizinan lingkungan yang belum lengkap. - Masalah Teknis dan Lingkungan
Laporan masyarakat menunjukkan adanya dapur yang menimbulkan dampak negatif seperti limbah dan sampah, serta gangguan ketertiban akibat aktivitas operasional 24 jam. - Permasalahan Keuangan dan Sistem Pembayaran
Pada tahun pertama, sistem pembayaran reimburse untuk biaya operasional dapur menimbulkan keterlambatan. Kini, pemerintah telah memperbaikinya dengan sistem pembayaran dimuka 10 hari agar dapur bisa beroperasi tanpa hambatan. - Kekurangan SDM Profesional
Ketersediaan tenaga ahli gizi dan juru masak bersertifikat masih terbatas, sementara sertifikasi keamanan pangan dan sanitasi dapur menjadi syarat mutlak untuk mencegah kasus keracunan yang sempat terjadi di masa awal program. - Dugaan Penyalahgunaan Program oleh Oknum Mitra
BGN juga menemukan indikasi praktik tidak sehat seperti jual beli titik dapur MBG atau pelaporan fiktif yang tidak sesuai kondisi di lapangan.
Upaya Perbaikan dan Reformasi Tata Kelola
Menyadari berbagai kendala tersebut, pemerintah melalui BGN segera melakukan reformasi dalam sistem pengelolaan dan pengawasan. Struktur pengawasan kini diperkuat mulai dari tingkat pusat, koordinator wilayah (Korwil), hingga koordinator kecamatan (Korcam).
Selain itu, sistem informasi berbasis digital telah dikembangkan agar setiap dapur wajib melaporkan perkembangan operasional secara real-time. Dengan langkah ini, potensi penyimpangan data dapat diminimalkan.
BGN juga melakukan pelatihan intensif bagi Kepala Dapur MBG untuk memastikan mereka memahami Standard Operating Procedure (SOP), manajemen gizi, serta pelaporan keuangan yang akuntabel.
“Program sebesar ini tidak bisa hanya berjalan di atas kertas. Kami ingin membangun sistem yang kuat dari bawah, dari dapur ke meja makan anak-anak sekolah,” ujar Dadan Santoso menegaskan.
Dampak Positif bagi Masyarakat
Di tengah berbagai kendala, program MBG tetap memberikan dampak positif yang signifikan, terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terpencil. Masyarakat penerima manfaat merasakan langsung peningkatan gizi anak-anak mereka serta perbaikan semangat belajar di sekolah.
Selain itu, keberadaan dapur MBG turut menggerakkan roda ekonomi lokal. Banyak warga sekitar yang terserap menjadi tenaga kerja, baik sebagai koki, petugas kebersihan, maupun pengantar makanan. Petani dan pemasok bahan pangan lokal pun merasakan peningkatan permintaan hasil produksi mereka.
“Dulu kami hanya menjual sayur ke pasar lokal. Sekarang dapur MBG membeli langsung dari kami setiap hari. Pendapatan kami meningkat,” ujar Siti Aminah, seorang petani sayur di Garut, Jawa Barat, yang menjadi pemasok bahan pangan untuk dapur MBG di wilayahnya.
Harapan ke Depan
Meski diwarnai sejumlah tantangan, Program Makan Bergizi Gratis tetap dianggap sebagai salah satu kebijakan strategis yang patut dipertahankan dan diperkuat. Dengan perbaikan tata kelola, transparansi, serta sinergi antarinstansi, program ini berpotensi menjadi model keberhasilan pembangunan sosial di Indonesia.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia, Dr. Yusuf Harahap, menilai bahwa keberhasilan MBG akan menjadi cermin efektivitas pemerintahan Prabowo. “Kalau bisa dijalankan dengan transparan dan profesional, MBG tidak hanya meningkatkan gizi anak-anak, tapi juga membangun kemandirian pangan nasional,” ujarnya.
Penutup: Dari Tantangan Menuju Keberhasilan
Pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya diukur dari jumlah dapur yang berdiri atau banyaknya anak yang menerima makanan, tetapi dari seberapa jauh program ini mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat Indonesia.
Presiden Prabowo berulang kali menekankan bahwa program ini adalah investasi jangka panjang bangsa. “Kalau anak-anak kita sehat, kuat, dan cerdas, maka masa depan Indonesia akan cerah,” ungkapnya dalam kunjungan kerja ke dapur MBG di Yogyakarta, September 2025.
Dengan komitmen kuat dari pemerintah, dukungan masyarakat, dan pengawasan yang transparan, program ini berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan generasi emas Indonesia 2045.