Ketua Asosiasi SBU JAKON Bogor Raya Soroti Tunggakan Pembayaran Proyek di Kabupaten Bogor

Bogor — Ketua Asosiasi Silaturahmi Badan Usaha Jasa Konstruksi Bogor Raya (SBU JAKON) Bogor Raya, Saepullah, menyoroti belum dibayarkannya sejumlah tagihan proyek konstruksi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui BPKAD Kabupaten Bogor. Kondisi tersebut dinilai berdampak serius terhadap kelangsungan usaha para kontraktor lokal.

Saepullah menyampaikan bahwa keterlambatan pembayaran proyek telah merugikan pelaku usaha jasa konstruksi, khususnya pengusaha kecil dan menengah. Menurutnya, tidak sedikit kontraktor yang terpaksa menutup kebutuhan operasional proyek dengan modal pinjaman dari perbankan.

“Banyak pengusaha konstruksi yang menggunakan modal pinjaman bank untuk menyelesaikan pekerjaan. Ketika pembayaran proyek belum juga direalisasikan, tentu kondisi ini sangat memberatkan dan berisiko bagi keberlangsungan usaha mereka,” ujar Saepullah kepada wartawan, Jumat (2/1).

Ia menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut telah diselesaikan sesuai kontrak kerja dan melalui mekanisme administrasi yang berlaku. Namun demikian, hingga kini pembayaran belum diterima oleh sebagian rekanan.

Lebih lanjut, Saepullah mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor, khususnya BPKAD, agar segera memberikan kejelasan dan kepastian terkait pencairan anggaran. Ia menilai pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara profesional dan akuntabel agar tidak berdampak buruk pada dunia usaha dan tenaga kerja di sektor konstruksi.

“Kami meminta adanya tanggung jawab dan langkah konkret dari pihak terkait. Apabila pengelolaan anggaran tidak berjalan dengan baik dan menimbulkan kerugian berkelanjutan, maka sudah sepatutnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pimpinan BPKAD,” tegasnya.

Saepullah juga menyatakan bahwa desakan evaluasi hingga permintaan pengunduran diri kepala BPKAD muncul sebagai bentuk keprihatinan pelaku usaha terhadap tata kelola keuangan daerah yang dinilai tidak optimal.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPKAD Kabupaten Bogor belum memberikan keterangan resmi terkait keterlambatan pembayaran tagihan proyek konstruksi tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk memperoleh klarifikasi guna menjaga keberimbangan informasi.